WAJAH HUKUM DI INDONESIA

Image

Hukum. Hukum dibuat untuk memberikan ganjaran bagi orang-orang yang melanggar aturan yang telah dibuat. Disetiap kelompok organisasi, instansi, daerah, bahkan negara pasti memiliki aturan hukum yang berbeda-beda guna mengendalikan perilaku orang-orang yang berada didalamnya, termasuk Indonesia.

 

Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana berbasis pada hukum Eropa, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia-Belanda (Nederlandsch-Indie). Hukum agama karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Islam, maka dominasi hukum atau syariat Islam lebih banyak terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan, dan warisan. Selain itu, di Indonesia juga berlaku sistem hukum adat yang diserap dalam perundang-undangan atau yurisprudensi, yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah nusantara.

 

Seringkali kita mendengar istilah “Indonesia adalah negara hukum”, tetapi pada kenyataannya, sektor hukum lebih banyak mendapat kritik daripada pujian karena belum bisa ditegakkan seratus persen di negeri ini. Kejahatan terjadi dimana-mana, masalah korupsi di Indonesia sudah mendekati level yang paling mengkhawatirkan, pengedar narkoba dengan mudahnya masuk ke negeri ini untuk memasarkan barang haramnya tersebut, dan masih banyak lagi permasalahan hukum lainnya yang terjadi di Indonesia. Kasus-kasus hukum tersebut merupakan cermin wajah bangsa Indonesia saat ini.

 

Komisi Yudisial menilai pelanggaran hukum di Indonesia sepanjang 2012 masih banyak. Hal ini dikarenakan budaya hukum masyarakat Indonesia yang tidak bisa abstrak. Paradigma masyarakat atas hukum sebagai produk politik harus diubah. Yang selama ini terbangun di masyarakat yaitu hukum itu produk politik. Padahal seharusnya politik itu produk hukum.

 

Di Prancis, ada yang dikatakan kasus ‘perfect crime’, yakni kejahatan yang telah dilakukan sejak suatu undang-undang dibuat untuk memudahkan sebuah bentuk kejahatan. Kejahatan ini dibuat oleh si pembuat undang-undang. Hal ini dikhawatirkan jika paradigma pertama tadi tidak diubah.

 

Paradigma tersebut juga terbangun karena budaya masyarakat Indonesia yang konkrit. Artinya, masyarakat Indonesia cenderung tidak mematuhi peraturan jika tidak ada otoritas yang mengawasi.

Penegak hukum negeri ini dianggap masih setengah-setengah dalam melaksanakan penegakkan hukum karena masih banyak ketimpangan yang terjadi dalam hal penetapan hukum antara satu warga negara dengan warga negara yang lain. Di Indonesia, orang yang mencuri kotak amal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bisa lebih berat hukumannya daripada koruptor yang notabene telah merugikan negara untuk memperkaya dirinya sendiri. Tidak ada satu warga negara pun yang “kebal” hukum (katanya), tetapi kenyataannya banyak kasus kriminal yang pada akhirnya meloloskan pelakunya begitu saja. Apakah ini yang disebut negara hukum?

 

Hukum di Indonesia, kalau menurut saya seperti hukum “rimba”, siapa yang kuat dia-lah yang berkuasa. Bedanya, makna kuat di sini adalah dalam hal keuangan. Mata para penegak hukum negeri ini masih banyak yang “hijau” apabila melihat uang didepan mata. Hal ini membuat orang-orang yang kelebihan dari segi materi merasa aman untuk melakukan tindakan pelanggaran hukum karena menganggap hukum di negeri ini bisa “dibeli”.

 

Kata ayah saya, musyawarah adalah hukum tertinggi di seluruh dunia. seberapapun beratnya pelanggaran yang dilakukan seseorang, apabila sudah ada kesepakatan diantara pihak korban dan pihak pelaku, bisa saja si pelaku luput dari hukuman. Seperti yang bisa kita lihat belakangan ini heboh kasus tabrakan mobil yang dikendarai oleh anak seorang pejabat negara. Pada akhirnya si pelaku tersebut hanya dihukum 5 bulan penjara (itupun percobaan) dan denda 12 juta rupiah saja, bahkan SIM dan mobil yang tadinya dijadikan bahan bukti langsung dikembalikan kepada si pelaku dengan alasan pihak pelaku kooperatif dengan prosedur yang ada, selain itu juga karena si pelaku akan meneruskan sekolahnya keluar negeri. Hal ini berbanding terbalik dengan Andika, tersangka kecelakaan maut di ampera yang terjadi pada bulan Desember 2012 lalu yang sama-sama mengakibatkan dua orang meninggal dunia. Andika terancam hukuman 12 tahun penjara. Sangat jomplang sekali kan perbedaannya? Menurut berita yang saya dengar, ini dikarenakan pihak korban dari kecelakaan yang menjadikan anak pejabat tersebut tersangka telah dijamin kehidupan dan juga pendidikan anak-anaknya oleh ayah dari tersangka yang merupakan seorang menteri, sehingga pihak korban mengaku mengikhlaskan kejadian tersebut. Disini terlihat jelaslah adanya perbedaan peran “kekuasaan” dalam proses penetapan hukum.

 

Ini adalah wajah hukum di Indonesia menurut kacamata saya. Mohon maaf bila sekiranya ada kesalahan atau perbedaan pendapat mengenai isi tulisan ini.

 

Referensi:

http://news.detik.com/read/2012/12/22/102910/2125102/10/ky-budaya-hukum-indonesia-harus-diubah

http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Indonesia

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

calendar

Maret 2013
S S R K J S M
« Jan   Apr »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

RSS Umpan yang Tidak Diketahui

%d blogger menyukai ini: