NEGERI CARUT-MARUT II

Korupsi. Satu kata yang sangat menggiurkan apabila diacuhkan, namun menjadi hal yang sangat memalukan (seharusnya) apabila dilakukan.

Belakangan ini kata-kata korupsi seringkali mengiang di telinga kita. Ini dikarenakan semakin banyak kasus korupsi yang muncul ke permukaan seiring berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Sebelum kita membahas lebih jauh, kita harus tahu dulu apa itu korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin “corruptio” dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok). Sedangkan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi berarti penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dsb) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Rupanya kegiatan korupsi di negeri ini bukan merupakan tren yang baru-baru saja terjadi, tetapi sudah dilakukan sejak dahulu kala. Sehingga pantaslah ada istilah yang mengatakan bahwa “korupsi sudah mendarah daging di negeri ini”. Bayangkan saja, tarian koruptor korupsi di negeri ini sudah ‘membudaya’ sejak dulu, sebelum dan sesudah kemerdekaan, di era Orde Lama, Orde Baru, berlanjut hingga era Reformasi. Berbagai cara sudah ditempuh untuk memberantas penyelewengan ini, namun hasilnya masih jauh dari apa yang diharapkan. Karena memang tindakan seperti ini sudah mengakar, menyebar-luas ke berbagai lapisan masyarakat. Dari tingkat yang paling rendah hingga yang paling tinggi.

Korupsi merupakan bukti nyata betapa bobroknya moralitas bangsa ini. Namun apakah korupsi hanya diakibatkan oleh persoalan moralitas belaka? Kita tidak boleh serta-merta melihat segi moral sebagai aspek tunggal dari praktek korupsi di negeri ini. Moralitas seseorang sangat ditentukan oleh lingkungan dan pergaulan sosialnya. Tinggi rendahnya moralitas yang terbangun dalam diri seseorang, tergantung seberapa besar dia menyerap nilai yang diproduksi oleh lingkungannya. Selama 32 tahun Orde Baru berkuasa, moralitas masyarakat direduksi oleh kepentingan politik dominan ketika itu. Negara melalui pemerintah telah secara sengaja membangun stigma dan prilaku yang menyimpang, dengan melegalkan praktek korupsi dikalangan pejabat-pejabat pemerintahan. Hal tersebut dikarenakan oleh bentuk serta pola praktek kekuasaan yang cenderung menindas sehingga secara terang-terangan telah melegalkan praktek korupsi, meski di depan mata masyarakat kita sendiri.

Zaman itu, mungkin saja semua orang tahu (bahkan tak jarang yang pura-pura tak tahu), bahwa telah terjadi penyimpangan dan penyelewengan penggunaan uang rakyat dalam bentuk korupsi yang dilakukan oleh penguasa Orde Baru dan kroni-kroninya. Akan tetapi, budaya politik bisu yang dihegemonisasi oleh pemerintah, membuat masyarakat terkesan diam dan acuh akibat ketakutan-ketakutan mereka yang oleh pemerintah sengaja diproduksi secara sistematis ketika itu. Bersuara berarti berhadapan dengan kekuasaan, yang tentu akan berujung tekanan dan represi bagi yang berani menyuaraknnya.

Korupsi bukanlah sebuah masalah moral semata, walaupun tentu saja masalah moral memiliki peran penting dalam menyuburkan praktek korupsi di negara ini. Akan tetapi peran tersebut tidak tidak terlepas dari struktur politik kekuasaan yang memberikan ruang untuk munculnya masalah korupsi ini. Belakangan ini, begitu banyak terdengar upaya kampanye sederhana (soft campaigne), baik pemerintah, tokoh masyarakat, NGO/LSM, hingga tokoh-toko agama tentang seruan serta imbauan kepada masyarakat untuk terus memperbaiki akhlak dan nilai-nilai moral yang selama ini dianggap biang terjadinya korupsi di Indonesia. Media yang digunakan beragam, mulai dari iklan TV, Koran, Majalah, Tabloid hingga pamflet dan selebaran, yang intinya adalah menekankan kepada masyarakat bahwa, “jika ingin korupsi dibasmi, maka perbaikilah moral dan akhlak dasar kita, sebab moral yang bobrok merupakan akar penyebab korupsi di Indonesia”. Upaya ini dirasa kurang cukup. Selain mencegah, kita juga harus mengobati apa yang sudah terlanjur terjadi. Dengan cara menghukum seberat-beratnya tersangka yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi sekecil apapun. Menghukum bukan hanya dari segi materiil, tetapi juga non-materiil. Hukuman penjara dan ganti rugi sudah jelas harus diberikan, tetapi hukuman moral seperti dikucilkan dan dibuat malu juga perlu agar para pelakunya jera. Selama ini yang saya lihat para pelaku justru malah dihormati, diagung-agungkan, dilakukan bak raja dengan memberikan fasilitas mewah dan diberi keleluasaan untuk keluar-masuk rumah tahanannya. Kalau begini terus, bagaimana para koruptor akan jera? Malah mungkin tindakan korupsi akan tumbuh semakin subur di negeri kita tercinta ini.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

calendar

Januari 2013
S S R K J S M
« Nov   Mar »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

RSS Umpan yang Tidak Diketahui

%d blogger menyukai ini: